Informasi PEMILU

“Masyarakat dapat melaporkan jika menemukan indikasi Cakada tidak menyampaikan harta yang sebenarnya dan KPK akan melakukan uji petik,” tambah Agus Jakarta, 9 Januari 2018. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan agar masyarakat betul-betul memeriksa latar belakang dan rekam jejak C

Kegiatan sosialisasi keterbukaan informasi publik terkait pemilukada di kota Balikpapan tgl 23 november 2017 bertempat di royal suite hotel. Kegiatan yg difasilitasi dan dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Provinsi Kaltim ini di hadiri oleh pembicara dari KPK (Alfi Rahman Waluyo/kordinator unit p

UU No. 10 Tahun 2016 menyebutkan ada 11 kewajiban KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Pada dasarnya, kewajiban KPU Provinsi, Kabupaten/Kota tersebut sama. Mari kita lihat Pasal 12 yang khusus menyebutkan kewajiban KPU Provinsi. 1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

Ada empat hal terkait informasi pemilu yang perlu dilihat kembali pada tiga regulasi yang mengatur hal ini, yaitu: PERKI, PKPU, dan PERBAWASLU. Pertama, definisi informasi pemilu. Kedua, bentuk perlakuan khusus terhadap informasi pemilu. Ketiga, relevansi PERKI 1/2014 (PERKI Pemilu). Keempat

Momentum bagi calon kepala kepala daerah di pilkada serentak untuk menghindari praktek korupsi dan politik uang dalam pilkada. KPK Tahan Empat Tersangka Suap Bupati Subang Jakarta, 14 Februari 2018. Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada Bupati Subang terkait peri

KPK telah petakan profil kandidat di Pemilukada 2018 termasuk di kaltim untuk meminimalisasi konflik kepentingan ketika kandidat terpilih. Studi mengenai pendanaan pilkada penting dilakukan untuk menentukan strategi pencegahan korupsi yang akan dilakukan oleh KPK terutama terhadap Kepala Daerah

Prinsip dasar mengapa informasi pribadi bersifat rahasia, karena penghormatan terhadap privasi. Selebihnya, jika Anda ingin mencari-cari hikmahnya, ya silakan. Kali ini, kita akan melihat salah satu informasi pribadi dalam politik yang benar-benar dijamin kerahasiaannya oleh UU pada moment ter

Penandatangan Perjanjian Kerjasama KPU Kaltim dengan IDI, BNN, HIMSI, RSUD, KI dan KPID Kaltim Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltim dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi), RS

Seorang pemohon meminta data DPT detil ke KPU Provinsi di luar masa tahapan pemilu. Namun karena tidak diberi oleh KPU, yang bersangkutan lalu ke Panwaslu Kabupaten. Akhirnya, dia mendapatkan data tersebut dari Panwaslu. Pertanyaannya, apakah di luar masa tahapan, DPT secara detil dapat diberikan

Mari kita baca dulu Pasal 74 UU No. 10 Tahun 2016. Untuk memudahkan, sebut saja UU Pilkada. Sepakat? Yuk, kita baca satu per satu. Ayat (5): Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) dari perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupi