top of page

REGULASI TERKAIT KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN KOMISI INFORMASI

PERKI SLIP

PERKI 1 TAHUN 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Dipengadilan

Panduan Kerjasama KI dengan instansi / lembaga lain

Panduan Kerjasama Kelembagaan KIP No 03 KEP KIP IV 2010

Pergub PLIP Pemprov Kaltim

Pergub Kaltim No 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik dilingkungan Pemprov Kaltim

Perki Tata Cara Pemilihan 

Anggota KI

Perki Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi Dan Penetapan Anggota Komisi Informasi

Pergub KI Kaltim 

Pergub.66.2011 Ttg Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur

Putusan Inkrah

KI Pusat

Putusan-Putusan KI Pusat untuk penyelesaian sengketa informasi

UU Pelayanan Publik

UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

UU Anti KKN

UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

PP 61 / 2010

Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU KIP

Direktori arsip regulasi KPPU

Regulasi terkait pengawas persaingan usaha

PERKI PPSIP

Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Mahkamah Agung

Perma No 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan

Tata Cara Pelimpahan PSI BP pusat ke KI pusat

SE KIP Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tindak Lanjut PSI Atas Putusan Penolakan Krn Tdk Terpenuhinya Kewenangan Relatif

UU KIP

Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Perda Layanan Informasi Publik Provinsi Kaltim

Peraturan Daerah Provinsi Kalimmantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

SE SLIP KI Kaltim

Surat Edaran Standar Layanan Informasi Publik KI Kaltim untuk Badan Publik di Kaltim Tahun 2017

UU Kearsipan

UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

UU Pemda

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

UU PERS

UU No. 40 tahun 1999 tentang PERS

UU Kekuasaan Kehakiman

UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Direktori arsip regulasi KPU

Regulasi terkait penyelenggaraan Pemilu dan pilkada

PERKI Sengketa Informasi Pemilu/Pilkada

Perki Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu

Tata Cara Delik Aduan Pidana UU KIP

Surat Edaran No 1 Tahun 2012 tentang aduan tindak pidana pelanggaran UU KIP

Perki Tatib KI 

Perki Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tatib KIP

Permendagri 35/2010

Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Perki Mediator Pembantu

Perki Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediator Pembantu

Putusan Inkrah  KI Kaltim

Putusan-Putusan KI Kaltim untuk penyelesaian sengketa informasi

UU Lingkungan Hidup

UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Pemberantasan Tipikor

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Direktori arsip regulasi KI Pusat

Regulasi terkait KIP dan KI

UU Hak Asasi Manusia

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Direktori arsip regulasi Ombudsman RI

Regulasi terkait Ombudsman RI

PERKI Klasifikasi Informasi

perki 1 tahun 2017 tentang pengklasifikasian informasi

Perki Pemeriksaan Setempat

Perki Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Setempat

Perki Kode Etik Anggota KI

Perki Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Anggota Komisi Informasi

Permendagri 3/2017

Permendagri No.3 Th 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

Permenkominfo

Permenkominfo No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi

KASASI MAHKAMAH AGUNG

Putusan-Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI terkait Putusan-Putusan Komisi Informasi 

Arsip

Terkait Regulasi KIP dan KI

Google Drive KI Kaltim untuk penyimpanan arsip file regulasi terkait KIP dan KI

PP Pelibatan Publik dalam pencegahan dan pemberantasan Tipikor

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Direktori arsip regulasi OJK

Regulasi terkait tupoksi otoritas jasa keuangan

Direktori arsip regulasi BMKG

bottom of page