Sejak tahun 2010 atau 2 tahun setelah disahkannya UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) , semua badan publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pusat hingga daerah ( baik Instansi Pemerintah, Peradilan, DPR/DPRD, BUMN/BUMD, BLU/BLUD, Parpol, Yayasan, LSM, Ormas, dll ) tanpa terkecuali berkewajiban melaksanakan UU KIP tersebut. Untuk mengawal dan memonitoring implementasi UU KIP tersebut sekaligus sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa informasi publik melalui ajudikasi non litigasi serta mediasi maka dibentuklah Komisi Informasi dari pusat hingga daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU KIP.