SAMARINDA. Kami (Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Red) benar-benar merasa mendapat kehormatan, karena pada pertemuan silaturahmi tersebut, Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim M. Imron Rosyadi bersama Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Muhammad Khaidir, Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Bu Lilik Rukitasari, Koordinator Bidang Kelembagaan Senci Han dan staf sekretariat KI Kaltim, Yasin Ramadani, Sabtu (10/2) sore, diterima Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Kaltim dalam sebuah rapat pengurus yang dipimpin langsung oleh Ketua PW Muhammadiyah Kaltim, KH Siswanto Sunandar, di Gedung Kantor Sekretariat PW Muhammadiyah Kaltim, Jl Siraj Salman Samarinda.
Pada pertemuan tersebut kami (Komisioner Komisi Informasi Prov. Kaltim,Red) memperkenalkan lembaga KI Kaltim serta tugas pokok dan fungsi kami sebagai pelaksana Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, beserta seluruh aturan turunannya. Juga dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi publik, termasuk menetapkan standar/ petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan layanan informasi publik. Selanjutnya kami melakukan diskusi.
Pak Suyatman, unsur Wakil Ketua PW Muhammadiyah, menanyakan perkembangan sengketa informasi publik yang ditangani KI Kaltim. Kami sampaikan, selama 2016 ada 16 kasus kami selesaikan, 6 di antaranya melalui mediasi. Tahun 2017, ada 3 kasus yang masuk, dua sudah kami sidangkan, satu segera kami sidangkan. Dua kasus yang menyangkut warga dan Kelurahan Air Hitam Samarinda menarik perhatian pak Suyatman, karena kebetulan beliau tinggal di wilayah kelurahan tersebut.
Pak Amir Hady, unsur sekretaris menanyakan peran Muhammadiyah dalam keterbukaan informasi publik dan pandangan KI Kaltim terhadap keterbukaan informasi oleh Muhammadiyah. Kami sampaikan, Muhammadiyah sebagai organisasi massa Islam besar yang konsen pada gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar, yakni menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat, memiliki peran besar dalam ikut meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kaltim, yang berkaitan langsung dengan perilaku jujur, tidak korupsi dan berterus terang. Sikap semacam ini juga mencegah orang berperilaku munafik. Intinya, KI Kaltim sangat memerlukan dukungan jajaran Muhammadiyah dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Kaltim, sebagai bagian gerakan Amar Ma’ruf Nahi Munkar tadi. Sedangkan soal keterbukaan, dalam pandangan kami, Muhammadiyah, termasuk Ormas Islam yang terbuka.
Pak Abdul Hadi, pengurus lainnya, yang mendapat amanah di bidang pustaka dan informatika mengharapkan ada tindak lanjut dari pertemuan silaturahmi tersebut, terutama dikaitkan dengan bidang tugas beliau di PW Muhammadiyah Kaltim. Menanggapi ini, kami sampaikan KI Kaltim siap bekerjasama dengan jajaran Muhammadiyah Kaltim, termasuk sebagai nara sumber dalam berbagai kegiatan peningkatan SDM yang diselenggarakan jajaran Muhammadiyah Kaltim.
Menutup diskusi, pak KH Siswanto Sunandar mengemukakan, PW Muhammadiyah Kaltim menyambut baik pertemuan silaturahmi tersebut dan siap memberikan dukungan terhadap KI Kaltim, dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi publik di daerah ini. (MIR/***)