SAMARINDA. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menyambut dan memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HARKIN) ke -7 tanggal 30 april 2017 melalui dialog interaktif di RRI Samarinda dan TVRI Samarinda serta FGD dengan PPID, Badan Publik, Ornop dan kalangan pers bertema ‘Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di daerah Kaltim’.
Dialog interaktif di RRI Samarinda pada tanggal 25 april 2017 mulai pukul 09.00-10.00 dengan tema : “Menyambut Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HARKIN) ke-7, tanggal 30 April 2017”, dipandu Marga Rahayu dengan nara sumber M. Imron Rosyadi selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Kaltim. Kemudian Dialog Interaktif di TVRI Samarinda tanggal 26 april 2017 pukul 19.00-20.00 dengan tema Keterbukaan Informasi Publik. dalam rangka menyambut Hari Keterbukaan Informasi Nasional (Harkin) ke – 7 (30 april 2017). dengan Nara sumber : DR. Lilik Rukitasari Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kaltim, Syarifudin KPID Kaltim dan AKBP Hanifa Siringoringo Kasubdit Penmas BidHumas POLDA Kaltim. Dialog Interaktif ini terselenggara atas Kerjasama LPP RRI dan TVRI Samarinda dengan Dinas Kominfo Provinsi Kaltim.
Mengakhiri rangkaian kegiatan dalam menyambut dan memperingati HARKIN ke -7 dilaksanakan kegiatan FGD bertema : Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kalimantan Timur Kerjasama Yayasan Bumi dengan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. dengan partisipan FGD terdiri dari unsur PPID, Badan Publik, Ornop, Kalangan perguruan tinggi dan pers/jurnalis. di rencanakan kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017. Bertempat di MidTown hotel Jl. Hasan Basri No.58 Samarinda dari Pukul 08.15-17.00. (***)
SEJARAH DEKLARASI HARKIN
Komisi Informasi Pusat (KIP) mendeklarasikan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (KIN) di Gedung Joang 45 Menteng, Jakarta, pada Kamis (30/5). Kegiatan deklarasi merupakan rangkaian acara “Lima Tahun Pemberlakuan UU KIP dan Deklarasi Hari Keterbukaan Informasi Nasional. ” Deklarasi yang dipimpin oleh Ketua KIP Abdulhamid Dipopramono tersebut diikuti oleh ketua/perwakilan Komisi Informasi (KI) Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, para pejabat Kementerian dan Lembaga (KL), para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta organisasi masyarakat sipil.
Acara diawali dengan laporan Ketua KIP dilanjutkan sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Dalam laporannya Ketua KIP mengatakan bahwa Indonesia harus bangga memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang dilahirkan tanggal 30 April tujuh tahun yang lalu dan dilaksanakan 30 April lima tahun yang lalu. Selama ini pegiat keterbukaan informasi hanya memperingati Right to Know Day setiap akhir September, yang merupakan even peringatan bersama-sama seluruh negara di dunia. “Indonesia sendiri telah berkomitmen sebagai negara terbuka dengan memiliki UU KIP sehingga harus diingat tonggak waktunya,” kata Abdulhamid.
Selain itu, masih menurut Ketua KIP, deklarasi tersebut juga merupakan amanah dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia di Mataram, NTB, tanggal 11 – 14 September 2014. “Dalam rumusan Rakornas, ada tuntutan peserta untuk deklarasi Hari KIN tersebut dan hal itu tertuang dalam rekomendasi Rakornas bidang eksternal,” kata dia. Menurut Ketua KIP, tidak ada pilihan lain bagi KIP bahwa setiap amanah harus dilaksanakan. Dengan demikian, setiap tahun mulai tahun 2016 nantinya Hari KIN ini akan selalu diperingati.
Dalam rangkaian acara yang digelar dari pagi hingga siang tersebut, setelah laporan Ketua KIP, sambutan Menteri Kominfo, dan deklarasi Hari KIN; lalu dilanjutkan dengan menyanyikan Mars Komisi Informasi yang pada awalnya dinyanyikan oleh grup paduan suara KIP dan kemudian dinyanyikan seluruh hadirin, pemberian penghargaan kepada Badan Publik, partner strategis, dan media massa; kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik dan diakhiri dengan ramah tamah. http://ppid.bappenas.go.id/deklarasi-hari-keterbukaan-info…/