objek sengketa informasi

Informasi yang diminta/dimohon:

Apakah yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sehingga mengakui tanah Sertifikat No. 8 Tahun 1988 yang jelas tertulis HAK PAKAI menjadi Barang Milik Daerah (BMD) sehingga PP 27 Tahun 2014 digunakan sebagai dasar penertiban?

Pada konsideran surat Keputusan Gubernur No. 180/K.745/2014;

(huruf c) berbunyi “bahwa sesuai Berita Acara serah pakai penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Yayasan Melati Samarinda tanggal 3 Agustus 1994 telah ditegaskan bahwa Yayasan Melati tidak diperkenankan membangun selain kampus SMA Plus serta fasilitas lainnya”.

(huruf d) berbunyi “bahwa dalam perkembangan saat ini telah banyak berdiri bangunan-bangunan lain di atas tanah tersebut selain Kampus SMA Plus beserta fasilitas penunjangnya”.

Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah mempertinbangkan bahwa apabila hal tersebut di atas memang merupakan sebuah kesalahan yang telah dilakukan oleh Yayasan Melati, maka seyogjanya hal tersebut harus diproses lewat peradilan mengingat penegasan tersebut tercantum di dalam sebuah PERJANJIAN sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Pakai/Penggunaan Tanah Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Kaltim kepada Yayasan Melati Samarinda No. 591/9251/BP-III/1994, tanggal 3 Agustus 1994.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Apa yang menjadi dasar hukum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur) menempatkan SMAN 10 Samarinda di Kampus Melati dan menggunakan asset milik Yayasan Melati seperti;

2.3.1 Ruang Kantor/Ruang Guru;

2.3.2. Ruang Kelas Belajar;

2.3.3. Asrama Siswa;

2.3.4. Ruang Kesenian;

2.3.5. Ruang Laboratorium; dan

2.3.6. Memakai Fasilitas Listrik dan Air.

Berapakan biaya pembagunan Gedung SMAN 10 Samarinda di Jln. Perjuangan yang bernama Gedung SMAN 10 Unggulan Kaltim yang dibebankan kepada APBD Kalimantan Timur.

TAHUN BERAPA DAN JUMLAHNYA BERAPA?

Apakah gedung tersebut (pada no. 4) tidak cukup menampung siswa SMAN 10 Samarinda keseluruhannya sehingga masih menempatkan siswanya di Kampus Melati?

Apakah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah memperhatikan bahwa dalam upaya penertiban asset di Kampus Melati dengan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak boleh dilakukan karena adanya BAB XVIII ketentuan Peralihan:

Pasal 107 (a) berbunyi “seluruh kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah yang telah mendapat persetujuan dan/atau penetapan dari pejabat berwenang dinyatakan tetap berlaku dan proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku”.

Follow us